APBN - Kebijakan Fiskal & Moneter Materi Ekonomi Kelas 11

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen utama pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Melalui APBN, negara mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk mendukung pembangunan nasional, menyejahterakan rakyat, dan menjaga stabilitas ekonomi. APBN bukan sekadar angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan cerminan dari arah kebijakan pemerintah dalam setahun anggaran.

Artikel ini akan membahas pengertian, landasan hukum, fungsi, sumber penerimaan, jenis belanja, siklus penyusunan, serta tantangan dan prospek APBN Indonesia.

Pengertian APBN

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di dalamnya tercatat estimasi penerimaan negara serta alokasi belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran, biasanya berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Secara sederhana, APBN dapat dianggap sebagai “anggaran rumah tangga” negara, hanya saja cakupannya jauh lebih kompleks. Jika rumah tangga mengatur pendapatan dan belanja keluarga, APBN mengatur bagaimana uang negara dikelola untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, hingga subsidi.

Landasan Hukum APBN

Keberadaan APBN memiliki dasar hukum yang kuat:

1. UUD 1945 Pasal 23: Menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Menjadi pijakan teknis penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN.

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Mengatur detail pelaksanaan dan pengawasan APBN.

Dengan landasan hukum ini, APBN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengikat secara politik dan konstitusional.

Fungsi APBN

APBN memiliki fungsi yang sangat strategis bagi perekonomian negara. Setidaknya ada lima fungsi utama:

1. Fungsi Otorisasi
   APBN menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Tanpa persetujuan DPR, pemerintah tidak dapat sembarangan menggunakan uang negara.

2. Fungsi Perencanaan
   APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan ekonomi. Setiap kementerian dan lembaga menyusun program sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan.

3. Fungsi Alokasi
   APBN mengarahkan dana untuk pembangunan sarana prasarana, pelayanan publik, dan program strategis lain.

4. Fungsi Distribusi
   Melalui subsidi, bantuan sosial, serta transfer ke daerah, APBN berfungsi mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.

5. Fungsi Stabilisasi
   APBN membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan, serta menghadapi krisis atau resesi.

Sumber Penerimaan Negara

Penerimaan negara dalam APBN berasal dari berbagai sumber. Secara garis besar, terbagi menjadi dua kelompok besar:

1. Penerimaan Dalam Negeri

• Pajak: Merupakan tulang punggung penerimaan negara. Termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Cukai, dan lain-lain.

• Bukan Pajak (PNBP): Meliputi penerimaan dari sektor sumber daya alam (migas dan non-migas), dividen BUMN, serta layanan pemerintah.

2. Penerimaan Pembiayaan

Jika penerimaan dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah menutupi defisit dengan pembiayaan. Sumbernya antara lain:

• Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

• Pinjaman luar negeri.

• Saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya.

Jenis Belanja Negara

Pengeluaran atau belanja dalam APBN dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Belanja Pemerintah Pusat
   Meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, subsidi, bantuan sosial, serta belanja lain untuk kementerian dan lembaga.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
   Dana perimbangan yang dialirkan ke pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan lokal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

3. Belanja Non-Kementerian/Lembaga
   Seperti subsidi energi, pembayaran bunga utang, serta program prioritas nasional.

Siklus Penyusunan dan Pelaksanaan APBN

Proses APBN cukup panjang dan melalui beberapa tahapan penting:

1. Perencanaan
   Pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF).

2. Pembahasan
   Dokumen RAPBN (Rancangan APBN) diajukan ke DPR untuk dibahas bersama.

3. Pengesahan
   RAPBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN.

4. Pelaksanaan
   Pemerintah menyalurkan anggaran sesuai program yang telah direncanakan.

5. Pengawasan dan Pertanggungjawaban
   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas.

APBN dalam Perspektif Ekonomi

APBN memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan belanja negara di sektor infrastruktur, misalnya, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan mempercepat distribusi barang.

Selain itu, APBN juga menjadi instrumen fiskal untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, subsidi energi dapat menahan kenaikan harga bahan bakar, sehingga harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali.

Tantangan dalam Pengelolaan APBN

Meski sangat penting, pengelolaan APBN tidak lepas dari tantangan, antara lain:

1. Defisit Anggaran
   Penerimaan negara, terutama dari pajak, sering kali tidak sebanding dengan belanja yang dibutuhkan.

2. Ketergantungan pada Utang
   Pembiayaan melalui utang menimbulkan beban bunga yang besar di masa depan.

3. Kebocoran Anggaran
   Praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi masalah klasik yang mengurangi efektivitas APBN.

4. Fluktuasi Harga Komoditas
   Penerimaan dari migas dan sumber daya alam rentan terhadap gejolak harga global.

5. Kesenjangan Daerah
   Meski ada transfer ke daerah, masih terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Reformasi dan Inovasi APBN

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan reformasi kebijakan fiskal, seperti:

• Digitalisasi Pajak: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem online.

• Efisiensi Belanja: Memangkas belanja yang tidak produktif.

• Penguatan Transfer ke Daerah: Agar pembangunan lebih merata.

• Green Budgeting: Mengarahkan belanja pada program yang ramah lingkungan.

• Transparansi Fiskal: Mempermudah akses publik terhadap data APBN.

APBN di Masa Krisis

Peran APBN sangat terasa saat terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19. Pemerintah menambah belanja kesehatan, memberikan bantuan sosial, dan memberikan stimulus ekonomi melalui APBN. Meskipun menyebabkan defisit melebar, kebijakan ini terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Prospek APBN Indonesia

Ke depan, APBN Indonesia dihadapkan pada tantangan besar: transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan APBN harus diarahkan pada:

• Optimalisasi penerimaan pajak.

• Belanja yang fokus pada prioritas nasional.

• Pengendalian defisit dan utang.

• Inovasi pembiayaan melalui instrumen syariah, green bonds, dan lain-lain.

APBN adalah instrumen vital dalam kehidupan bernegara. Ia tidak hanya sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga cerminan arah kebijakan pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik, APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, tantangan seperti defisit, utang, dan korupsi harus terus diatasi melalui reformasi fiskal yang berkelanjutan. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik juga penting agar APBN benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”